Suasana Audiesnsi Komisi III dengan sejumlah masayarakat yang mengadukan sejumlah permasalahan.Foto :Runi

Anggota Komisi III DPR RI Tb. Soenmandjaja menyayangkan terjadinya bentrokan antara warga Kampung Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat dengan Polda Metro Jaya, belum lama ini. Hal ini terkait penggusuran kepada warga yang menempati lahan yang diklaim milik Polda Metro Jaya.

“Seharusnya bentrokan yang sudah terjadi bisa selesai secara damai, tanpa adanya kekerasan,” kata Soenmandjaja saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan Warga Kapuk Poglar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Namun, menurut politisi F-PKS itu, pihaknya juga harus mendengarkan argumen dari pihak Polda Metro Jaya terkait peristiwa yang terjadi. Ia berharap kedua belah pihak dapat menggelar mediasi.

“Kami tidak bisa mengatakan posisi Anda ini benar atau salah, karena kami harus mendengar dari pihak Polda juga. Kami menginginkan adanya mediasi antara warga Kampung Kapuk Poglar dengan Polda Metro Jaya terkait penyelesaian hal ini”, ujar Soenmandjaja.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga seluruh Anggota Komisi III untuk meninjau lokasi secara langsung, guna melihat situasi yang sebenarnya terjadi.

Sebelumnya, perwakilan warga Kampung Kapuk Poglar memaparkan bahwa Polda Metro Jaya melakukan penggusuran atas warga dan melakukan intimidasi kepada 125 warga yang diduga melakukan tindak pidana penyerobotan lahan.

Diketahui, Polda Metro Jaya berencana akan membangun rumah susun (rusun) untuk para anggotanya, di kawasan Kampung Kapuk Poglar, Jakbar. Polda Metro akan mengambil alih tanah seluas 1,5 hektar di kampung itu dengan meminta permohonan kepada warga yang bermukim di sana, untuk mengosongkan lahan. Kampung ini ditempati sekitar 166 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 641 orang warga. (ila/sf)